Jadwal Pengambilan BST Tahap 7 Bulan Oktober Bagi Warga di Kecamatan Rumbai -- selengkapnya... Camat Rumbai, Koramil, Kapolek Gelar Aksi Pembagian 1000 Masker, Guna Memerangi Pandemi COVID-19 -- selengkapnya... Santi Setyaningsih Salah Satu Kandidat Pemuda Pelopor Tingkat Nasional Asal Rumbai -- selengkapnya... Walikota Pekanbaru Siap Berlakukan PSBM Dalam Waktu Dekat. Apa itu PSBM? -- selengkapnya... "Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang lebih keras. Selamat ulang tahun ke-75 untuk rakyat Indonesia." Kementerian Dalam Negeri Setujui Pemekaran Rumbai Menjadi Tiga Kecamatan -- selengkapnya... Penyerahan Paket Sembako dan Paket Sekolah dari Rumah Yatim Pekanbaru -- selengkapnya... Pemaparan Capaian Kinerja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah Kota Pekanbaru -- selengkapnya... Oblrolan Inovasi Aparatur Perangkat Daerah Kota Pekanbaru (SiAPP) LIVE on Instagram -- selengkapnya... Sekitar 800 keping e-KTP Kecamatan Rumbai bakal diantar lewat POS dan dikirim ke Kelurahan -- selengkapnya... Layanan Kartu Keluarga, e-KTP dan Akta Kelahiran/Kematian dilakukan secara Online, ini petunjuknya -- selengkapnya... Camat Rumbai Lewat Program Geser Seru Salurkan Bantuan Bagi Terdampak Covid-19 -- selengkapnya...

INFO TERKINI

LKPJ KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

06 Agustus 2019 04:32:20  Administrator  7.528 Kali Dibaca 

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Terdapat hal yang perlu diketahui terkait LKPJ.

  1. Jenis LKPJ
  • LKPJ akhir tahun anggaran, disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  • LKPJ akhir masa jabatan, disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
  1. Muatan LKPJ
  • Arah kebijakan umum pemerintah daerah, memuat: visi, misi, strategi, kebijakan, prioritas daerah.
  • Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, memuat: pengelolaan pendapatan daerah.
  • Penyelenggaraan urusan desentralisasi, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
  • Pasal 18 PP No.3/2010.
  • Penyelenggaraan tugas pembantuan, memuat tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah dan provinsi beserta permasalahan dan solusi: tugas pembantuan yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
  • Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
  1. Penilaian LKPJ
  • Pelaksanaan penggunaan hak-hak DPRD diakhiri dengan Keputusan DPRD untuk menerima dan menolak usul pernyataan pendapat DPRD.
  • Bila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, maka penerimaan ditetapkan dengan Keputusan DPRD berikut saran dan penyelesaiannya.
  • Apabila ada indikasi pidana, saran penyelesaian dapat diproses secara hukum.
  • Sambil menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap, Kepala Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
  • Kepala Daerah yang telah menyampaikan LKPJ Akhir Masa Jabatan dapat dicalonkan kembali, sepanjang ada parpol atau gabungan parpol yang mencalonkannya.
  1. Tolak Ukur Penilaian LKPJ
  • RPJPD
  • RPJMD
  • RKPD
  • KUA/PPAS
  • RKA/DPA SKPD
  • Indikator kinerja program & kegiatan
  • Perda APBD & Perda APBD Perubahan
  1. Langkah Pengukuran Kinerja
  • Penetapan indikator kinerja: identifikasi dan uraian ukuran kinerja pada setiap indikator kinerja.
  • Penetapan target kinerja: identifikasi target kinerja pada setiap indikator kinerja.
  • Penetapan capaian/realisasi kinerja: identifikasi realisasi pencapaian kinerja.
  • Evaluasi kinerja: membandingkan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja pada setiap indikator kinerja, dan hitung persen capaian indikator kinerja.
  1. Evaluasi Kinerja LKPJ
  • Evaluasi kinerja keuangan daerah, ditujukan kepada pencapaian kinerja perolehan pendapatan, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja, dan kinerja pembiayaan (dengan menggunakan laporan pengawasan internal DPRD dan hasil audit BPK, DPRD melihat dan mencermati berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
  • Evaluasi aspek politik, lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan kepemerintahan yang baik, seperti indikator-indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain-lainnya.
  • Evaluasi pelayanan publik, melihat sejauhmana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan stratejik daerah yang bersifat tahunan (penilaian kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik).

Baca Juga: 

Perjanjian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Rencana Aksi (Action Plan)

Rencana Kerja (RENJA)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rencana Strategi (Renstra)

Untuk mendownload file/berkas LKPJ KECAMATAN RUMBAI klik tautan berikut :

Download Lampiran:
LKPJ KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU


Kirim Komentar


Nama
No. Hp
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Layanan Masyarakat Rumbai

    Silahkan datang ke-kecamatan untuk mendapatkan kode PIN Anda atau hubungi operator +6282384400377/WA

Arsip Artikel

Sinergi Program Rumbai

Vemi Herliza S.STP sebagai Camat Rumbai PNS Inspiratif Tahun 2020 mendapatkan Anugerah ASN PNS Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Riau
Inovasi Lomak ngga bikin ribet kecamatan rumbai kota pekanbaru tahun 2020
Pekanbaru Wajib Masker di masa Pandemi covid-19
Juara 1 Lomba Evaluasi Kinerja Kecamatan Terbaik se Kota Pekanbaru
Aplikasi Lapor (layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat) Kecamatna rumbai kota pekanbaru

Agenda Kecamatan Rumbai

Galeri Kecamatan Rumbai

Info Media Sosial Rumbai

Komentar Terkini

Instagram Rumbai

Kabar Covid-19 Pekanbaru